Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022: Perbedaan revisi

Dari Jokopedia
Lompat ke: navigasi, cari
(←Membuat halaman berisi ':''Untuk informasi lebih lanjut mengenai presiden Joko widodo, silakan kunjungi artikel Jokowi'' Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tujuh anggota Komisi Pemil...')
 
(Tidak ada perbedaan)

Revisi terkini pada 20 April 2017 04.06

Untuk informasi lebih lanjut mengenai presiden Joko widodo, silakan kunjungi artikel Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (11/4).

Pelantikan anggota KPU ini berdasarkan Kepres RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum. Mereka yang disahkan sebagai anggota KPU adalah Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, Arief Budiman, dan Viryan.

Jajaran anggota KPU dan Banwaslu ini terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR dan disahkan dalam rapat paripurna pekan lalu.

Presiden membimbing mereka mengucapkan sumpah sebagai anggota KPU dan Bawaslu, yang antara lain meliputi janji untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota dan menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum. Dalam sumpahnya, mereka juga berjanji mengutamakan kepentingan negara RI dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

Setelah pembacaan sumpah, satu per satu anggota KPU dan Bawaslu terpilih menandatangani berita acara pengangkatan dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017 menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Senin (10/4/17). Mereka hadir untuk menyerahkan hasil kinerja dalam lima tahun terakhir.

Presiden Jokowi berterima kasih dan mengapresiasi kinerja Bawaslu dan KPU atas kinerja, profesionalitas, dan independensi dalam mengawal pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden selama ini.

Sumber