Presiden: Pemblokiran Telegram Demi Keamanan Negara

Dari Jokopedia
Lompat ke: navigasi, cari
Untuk info lebih lanjut mengenai berita ini, silakan kunjungi artikel Jokowi Rudiantara

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir Telegram karena dianggap memuat banyak konten soal radikalisme. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemblokiran situs Telegram sudah didasari alasan serta bukti yang kuat. Menkominfo Rudiantara menyebut Telegram disalahgunakan untuk penyebaran ajaran radikal yang mengarah kepada terorisme.

"Kami punya bukti yang kuat, ada lebih dari 500 halaman. Mulai dari ajaran radikal, cara membuat bom, ajakan membenci aparat kepolisian, banyak," Menurut Menkominfo, pemblokiran Telegram tidak diambil secara sepihak melainkan telah berkonsultasi institusi negara lainnya. Menkominfo Rudiantara mengatakan pemblokiran Telegram sudah mendapat persetujuan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BNPT). "Jadi kita tidak asal take down, BIN dan BNPT juga menyetujui situs ini diblokir," ujar Menkominfo Rudiantara.

Selain penyalagunaan Telegram, menurut Menkominfo itu, aplikasi tersebut juga tidak memiliki prosedur pengaduan yang efekif. Akibatnya, pemerintah mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Telegram apabila mendapatkan konten pesan yang berbahaya.

Menanggapi pemblokiran tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sudah lama memperhatikan media Telegram hingga akhirnya memutuskan untuk diblokir. "Pemerintah kan sudah mengamati lama, dan kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," ujar Presiden Jokowi usai meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/).

Presiden Jokowi mengatakan, ada ribuan yang dikategorikan mengganggu keamanan negara yang terdapat di media Telegram tersebut. "Kalau memang tidak hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ribuan yang ada di situ yang dikategorikan akan menganggu keamanan negara ini, menganggu keamanan masyarakat. Dan kita lihat aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," tegas presiden asal Solo ini.


Sumber