Menteri Susi Waspadai Modus Baru Pencurian Ikan di Laut RI: Perbedaan revisi

Dari Jokopedia
Lompat ke: navigasi, cari
(←Membuat halaman berisi ':''Untuk informasi lebih lanjut mengenai menteri ini, silakan kunjungi artikel Susi Pudjiastuti'' Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan adanya...')
 
(Tidak ada perbedaan)

Revisi terkini pada 11 Juli 2017 02.00

Untuk informasi lebih lanjut mengenai menteri ini, silakan kunjungi artikel Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan adanya modus baru oleh kapal asing dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di perairan Indonesia. Salah satunya, yakni dengan pemindahan ikan (transshipment) dari kapal Indonesia ke kapal asing di laut lepas, bukan di perairan Indonesia.

"Kami catat banyak perusahaan Indonesia yang tangkap di wilayah kita tapi tangkapannya transhipment di high seas (laut lepas). Ini kendala baru," jelas Menteri Susi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas Pemberantasan Illegal Fishing (Satgas 115) di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (10/7/).

Menteri Susi mengatakan kerugian akibat penangkapan ikan secara ilegal tidak dapat diprediksi secara pasti karena Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing tidak hanya dihitung dari jumlah kapal yang berhasil ditenggelamkan, tetapi juga berdasarkan ukuran dan modus operan pelaku.

Total kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan sejak 2014 hingga April 2017 mencapai 317 kapal. Adapun jumlah kapal perikanan yang ditangkap Satgas 115 hingga Juni 2017 sebanyak 294 kapal pencuri ikan dengan perincian 116 kapal Indonesia dan 66 kapal asing. Kapal asing itu terdiri atas kapal berbendera Malaysia 6 unit, Vietnam 54 unit, Filipina 5 unit, dan Taiwan 1 unit.

Pada periode yang sama, Satgas juga menangani 95 kasus pencurian ikan, 54 di antaranya adalah kasus IUU fishing dan 39 adalah kasus kejahatan terkait perikanan. Dari seluruh jumlah kasus yang ditangani, 41 kasus berhasil diselesaikan atau sudah berkekuatan hukum tetap.

Adapun untuk mencegah maraknya praktek tersebut, Menteri Susi meminta semua pihak dan juga Satgas 115 meningkatkan koordinasi, sehingga praktek ini bisa dicegah sebelum kapal Indonesia menjual hasil tangkapannya secara tidak resmi. Salah satunya, mengusulkan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menjadikan illegal fishing menjadi kejahatan global.

"Saya pikir illegal fishing tidak hanya merugikan Indonesia saja, tetapi juga dunia. Kita juga selalu meyakinkan dan memastikan bahwa penanganan kasus atau penanganan illegal fishing selalu bisa ditangani dengan cepat dan responsif," tegas menteri Susi.


Sumber