Mendag Siap Lawan Resolusi Sawit Eropa: Perbedaan revisi

Dari Jokopedia
Lompat ke: navigasi, cari
(←Membuat halaman berisi ':''Untuk informasi lebih lanjut mengenai Menteri Perdagangan ini, silakan kunjungi artikel Enggartiasto Lukita'' Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita...')
 
(Tidak ada perbedaan)

Revisi terkini pada 20 April 2017 21.46

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Menteri Perdagangan ini, silakan kunjungi artikel Enggartiasto Lukita

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengisyaratkan memberlakukan sertifikat standar untuk minyak nabati terhadap perdagangan internasional. Hal tersebut menyusul rencana parlemen Uni Eropa melakukan resolusi sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dianggap menciptakan masalah deforestasi, korupsi, pekerja anak di bawah umur, hingga pelanggaran HAM.

Menteri Enggartiasto Lukita mengatakan terkait tuduhan itu, pihaknya menyampaikan secara serius bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar.

"Saya sudah secara resmi menyampaikan melalui tulisan dan lisan kepada menteri Uni Eropa. Kami berkeberatan dengan itu. Dan kita sudah melakukan sustainable dengan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kita sekarang juga sampaikan ini menyangkut sekian banyak petani, sekian banyak industri kecil, menyatakan mari kita konsentrasi dan bantu UKM, tapi langkah ini (resolusi Uni Eropa) tidak mencerminkan hal itu," tegas Menteri Enggar, Minggu (16/4/2017) lalu.

Pemerintah menilai Resolusi Parlemen Eropa tentang "Palm Oil and Deforestation of Rainforests" yang disahkan lewat pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg, 4 April 2017 lalu, mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap usaha minyak kelapa sawit. Bahkan Menteri Enggartiasto Lukita menilai tudingan Parlemen Uni Eropa kepada produk sawit Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat terutama terkait pelanggaran HAM.

Menteri Enggar pun menyesalkan perlakuan Uni-Eropa yang melanggar perjanjian yang dibuatnya sendiri. Menurutnya, tidak seharusnya jika perjanjian yang sudah dibuat oleh Parlemen Uni Eropa tersebut justru dilanggar oleh Uni Eropa itu sendiri.

Mantan Ketua Umum Realestate Indonesia (REI) ini menambahkan, Indonesia akan menggandeng Malaysia untuk menghadapi hasil resolusi parlemen Uni Eropa (UE) untuk menerapkan prinsip kerja sama dagang yang sehat.

Mendag menuturkan, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara eksportir produk kelapa sawit terbesar di dunia dengan pangsa pasar 85 persen. Khusus di Asia, pangsa pasar produk sawit dari dua negara yang bertetangga tersebut bahkan mencapai 91 persen. Karenanya, Menteri Enggar meyakini kebijakan Uni Eropa terkait sertifikasi produk sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit akan mengganggu perdagangan dunia.

Sumber