KKP Tingkatkan Kerjasama Kelautan dan Perikanan dengan Jepang: Perbedaan revisi

Dari Jokopedia
Lompat ke: navigasi, cari
(←Membuat halaman berisi ':''Untuk informasi lebih lanjut mengenai menteri ini, silakan kunjungi artikel Susi Pudjiastuti'' Beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudji...')
 
(Tidak ada perbedaan)

Revisi terkini pada 20 April 2017 22.38

Untuk informasi lebih lanjut mengenai menteri ini, silakan kunjungi artikel Susi Pudjiastuti

Beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke negara Jepang, sejak tanggal 10 hingga 15 april 2017. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 15 Januari 2017 lalu. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang menyangkut sektor kelautan dan perikanan kedua negara.

Di hari pertama kunjungan kerjanya ke Jepang, Menteri Susi Pudjiastuti bertemu Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Sinichi Kitaoka. Menteri Susi juga sempat menagih janji kepada Jepang yang ingin membangun kerja sama bisnis di sektor perikanan dengan Indonesia.

Menteri Susi beranggapan modernisasi industri perikanan Indonesia telah membuka peluang peningkatan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan JICA. Dia meminta dukungan JICA dalam pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan untuk pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, antara lain Sabang (Aceh), Natuna dan Morotai (Maluku Utara).

Menteri Susi mengungkapkan investasi Jepang di Indonesia sudah ada di beberapa wilayah, seperti di Sabang. Namun saat ini, perusahaan Jepang rencananya akan membangun budi daya di Aceh. Menurut Susi, investasi di sektor perikanan tidak memerlukan biaya yang besar sehingga bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat.

"Investasi perikanan itu kecil, tidak perlu besar. Bikin pabrik kapasitas 30 ton per hari itu paling Rp10-30 miliar saja," katanya Menteri Susi. Selain menawarkan kerja sama investasi di bidang infrastruktur, Menteri Susi juga menawarkan kerja sama peningkatan kapasitas pengujian mutu dan keamanan produk perikanan guna membangun laboratorium uji standar BKIPM (BUSKI) menjadi laboratorium referensi internasional sesuai standar OIE, termasuk pengujian marine biotoxin dan pelatihan inspektur perikanan untuk commercial sterilization of fishery processing technology.

Untuk peningkatan tata kelola kelautan dan perikanan juga dibicarakan kerja sama di bidang perbenihan, pakan ikan, pembesaran ikan, pengolahan, manajemen pelabuhan perikanan, fish market, logistik, packaging, branding, statistik, cold chain system, dan peran koperasi.

"Kami menawarkan kepada JICA agar bisa masuk membangun industri perikanan Indonesia. Kita tahu Jepang selama ini merupakan pasar sea food terbesar Indonesia. Jepang butuh pasokan untuk makanan laut di negaranya. Kita akan coba untuk suplai itu," kata Menteri Susi.

Dalam hasil kunjungannya ke negara Matahari Terbit tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti berharap ada penambahan hibah dari Jepang berupa radar canggih pendeteksi semua benda di laut. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia tidak perlu mengeluarkan anggaran dalam pengadaan enam radar.

"Kita ingin mereka menambah hibah radar. Kita kan punya satu di Wakatobi, Mau minta radar seperti yang sudah dipasang di Wakatobi, jadi model kapal seperti kemarin di Raja Ampat bisa terdeksi ke mana dari jarak 250 kilometer," kata Menteri Susi.

Perlu diketahui, penambahan radar canggih ini untuk menghindari kejadian serupa di Raja Ampat yang telah merusak terumbu karang akibat kandasnya kapal MV Caledonian Sky. Selain itu, radar tersebut juga bisa mendeteksi kapal mana saja yang masuk ke titik yang menjadi bagian dari kawasan konservasi perairan nasional.

Sumber