4 Syarat Dapatkan Tambahan Dana Desa 2018: Perbedaan revisi

Dari Jokopedia
Lompat ke: navigasi, cari
(←Membuat halaman berisi ':''Untuk informasi lebih lanjut mengenai menteri ini, silakan kunjungi artikel Eko Putro Sandjojo'' Sejak program ini dijalankan, dari tahun ke tahun dana desa te...')
 
(Tidak ada perbedaan)

Revisi terkini pada 11 Juli 2017 02.02

Untuk informasi lebih lanjut mengenai menteri ini, silakan kunjungi artikel Eko Putro Sandjojo

Sejak program ini dijalankan, dari tahun ke tahun dana desa tersebut terus meningkat. Tahun 2016, Dana Desa dinaikkan jumlahnya menjadi Rp46,9 triliun, atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Artinya, setiap desa mengelola uang secara mandiri sebesar Rp500-800 juta. Kemudian tahun 2017, dana desa kembali meningkat menjadi Rp60 triliun. Bahkan, untuk tahun 2018 Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar dana desa tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp 120 triliun.

"Dana desa dinilai efektif dalam memberdayakan masyarakat desa baik dari segi infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa," jelas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo usai acara pertemuan dengan bidan dan warga di Kantor Desa Pabedilan Kaler, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jumat (28/4/).

Eko membeberkan, dari dana desa yang disalurkan tahun ini rata-rata desa mendapatkan uang Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Sementara jika tahun depan dinaikkan menjadi Rp 120 triliun maka setiap desa bisa mendapatkan uang Rp 1,6 miliar. Namun, Mendes Eko menegaskan tahun depan tidak akan memberikan dana segar tambahan pada desa-desa yang pada tahun ini tidak ada kemajuan. Salah satu syarat untuk mendapatkan dana tersebut setiap desa harus memampangkan baliho berisi transparansi dana desa.

"Kalau sekarang (2017) rata-rata kan dapat Rp800 juta ditambah dari kabupaten dan provinsi rata-rata Rp1,35 miliar, Sedangkan tahun depan dari pusat saja bisa Rp1,6 miliar, sehinga saya minta Pak Bupati dan Pak Gubernur juga ikut menaikkan juga, jadi setiap desa bisa Rp2 miliar," tutur Mendes Eko.

Kendati demikian, Mendes Eko menegaskan tidak akan menyalurkan dana desa tahun 2018 jika pemerintah desa tidak memasang baliho tentang rencana penggunaan dan realisasi dana desa. Kemudian syarat utamanya agar dana desa itu cair, yakni pemerintah desa harus menjalankan empat program utama Kementerian Desa.

Empat program utama tersebut, pertama membuat Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prokades). "Kami sedang membuat klaster ekonomi desa dalam produksi besar. Nanti kita bawa sarana pasca panen di sini agar pendapatan masyarakat desa juga meningkat," kata Mendes Eko.

Kedua, pemerintah meminta setiap kepala desa mengalokasikan dana Rp200 juta sampai Rp500 juta untuk membuat embung air desa. Embung tersebut nantinya berfungsi sebagai sarana menunjang produk tanaman desa. Kemudian program utama yang ketiga, masyarakat desa harus membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pembentukan Bumdes tersebut lantaran pemerintah berencana membentuk PT Mitra Bumdes Nusantara.

Sementara itu, untuk program utama yang keempat, pemerintah meminta desa mengalokasikan dana desa Rp50 juta sampai Rp100 juta untuk membuat lapangan olahraga desa. Lapangan olahraga desa tersebut diharapkan adanya aktivitas positif bagi anak muda desa.


Sumber